Melihat maraknya kasus yang berkaitan dengan pers akhir-akhir ini seperti kasus Alm. Ridwan (Wartawan Sun TV), Banjir Ambarita (Wartawan Viva News), dan kasus yang sedang hangat yaitu kasus Syahriani dan Novriandi (Wartawan Global TV) yang mengalami perampasan kamera oleh Ahmad Dhani, Ramadhan Pohan (F-PD) mempertanyakan Peran Dewan Pers.

“Maraknya kasus yang berkaitan dengan pers saat ini, perlu bagi dewan pers untuk mengawasi anggotanya dan kasus kekerasan wartawan yang sekarang ini banyak menyalahkan pemerintah padahal Dewan Pers telah diberi mandat sepenuhnya oleh pemerintah,”jelas Ramadhan saat RDP dengan Dewan Pers di Ruang Rapat Komisi I, Kamis (3/3).

Senada dengan Ramadhan, Roy Suryo (F-PD) juga mempertanyakan hal serupa tentang kebebasan pers dan jaminan keselamatan wartawan saat meliput. "Dimana Peran Dewan Pers dalam mengamankan anggotanya yang sangat erat dengan kekerasan dari oknum setempat. Seperti contohnya, kontributor Vivanews dan Jakarta Globe yang ditusuk di Jayapura," terangnya.

Roy Suryo menambahkan, ia mendesak semua pihak agar segera mengakhiri kekerasan terhadap awak pers yang tengah menjalankan tugas jurnalistiknya. "Apa pun alasannya, tindakan kekerasan terhadap seseorang yang tengah menjalankan profesinya, tidak dibenarkan. Ada saluran hukum yang bisa ditempuh, jika memang ada masalah,"tegas Roy.

Roy meminta Dewan Pers untuk dapat menjamin kebebasan pers di Indonesia lebih baik lagi dan terlebih melindungi wartawan dari tindak kekerasan. "Kami meminta hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pers Bagir Manan membantah bertindak lamban. Dia mengatakan, saat ini Dewan Pers selalu bertindak cepat dalam menangani kasus kekerasan pers, hal tersebut biasanya diselesaikan dengan dua cara. Pertama, Dewan Pers langsung membentuk tim investigasi. Kedua, Dewan Pers selalu berkoordinasi dengan penegak hukum. "Kami bertindak cepat. Tapi kami juga mohon agar penegak hukum pun bertindak secara cepat,"terangnya. (ra)